Hubungan Kerja Lembaga Eksekutif dan Legislatif

25May08

Presiden dan wakil presiden tidak diangkat oleh MPR. Karene menurut pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. MPR hanya berwenang untuk melantik presiden dan wakil presiden. Pelantikan ini hanyalah dalam rangka pengukuhan dan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden yang telah terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat dihadapan sidang MPR. Walaupun demikian MPR masih berwenang untuk memilih wakil presiden dalam hal jabatan wakil presiden dalam keadaan kosong, yaitu dari 2 calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden (pasal 8 ayat 2), serta memilih presiden dan wakil presiden dalam hal presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari calon yang diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dari pemilu sebelumnya (pasal 8 ayat 3).

Hubungan kerja selanjutnya adalah mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5. Yaitu setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2). Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3). Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, (ayat 4) dan apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (ayat 5). Untuk terbentuknya undang-undang, maka harus disetujui bersama antara presiden dengan DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.

Selanjutnya mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Yaiyu mengawasi presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dan DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presisiden sebagai tindak lanjut pengawasan (pasal 7A).

Dalam bidang keuangan, RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 ayat 2). Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu(pasal 23 ayat 3).

Hubungan kerja lain antara DPR dengan Presiden antara lain: melantik presiden dan atau wakil presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang itu (pasal 9), memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (pasal 13), memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (pasal 14 ayat 2), memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11), memberikan persetujuan atas pengangkatan komisi yudisial (pasal 24B ayat 3), memberikan persetujuan atas pengangkatan hakim agung (pasal 24A ayat 3).

About these ads


3 Responses to “Hubungan Kerja Lembaga Eksekutif dan Legislatif”

  1. 1 GitHa

    MaNtaf…
    bUat tuGas..Hee

  2. 2 izzahluvgreen

    hoho… memang ini tak post untuk memberi manfaat bagi orang2 yang butuh ngerjain tugas, hehe

  3. 3 dewie

    ayo berlomba lomba mengerjakan tugas toek midle qt wkkakakakaka………


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: