Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN

17Aug08

Dalam kehidupan berbagai negara bangsa di berbagai belahan dunia, birokrasi berkembang merupakan wahana utama dalam hubungan antarbangsa. Di samping melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan berfungsi melakukukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional.

Usaha pemberantasan KKN perlu dilihat dalam konteks reformasi birokrasi, bahkan dalam rangka reformasi sistem administrasi publik secara keseluruhan. Karena kita ketahui bahwa masalah KKN bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi tetapi juga berjangkit pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umunya. Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, serta mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Sehingga diharapkan, sebagai stabilisator dalam bidang hukum, administrasi publik dapat mencegah atau pun memberantas KKN yang sudah mengakar di Negara Indonesia ini melalui reformasi birokrasi.

KKN yang merupakan penyakit kronis Orde Baru, berkembang menjadi neo-KKN orde transisi sekarang ini. Pemberantasan KKN telah menjadi agenda utama gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998.

Dalam suatu negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih adalah merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Supremasi hukum adalah keberadaan hukm yang yang dibentuk melalui proses yang demokratis dan merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat luas, sehingga pelaksnaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari praktik KKN dan perbuatn tercela lainnya. Dengan demikian, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan goog governance.

Sasaran yang diharapakan dari reformasi birokrasi ini adalah sebagai stabilisator dalam bidang hukum terutama dalam pemberantasan KKN, Administrasi Negara dapat mewujudkan good governance. Sehingga, KKN yang telah mendarah daging di birokrasi Indonesia dapat sedikit demi sedikit tersisih. Bahkan dapat hilang sama sekali karena tidak ada lagi birokrasi yang dapat mempermudah kegiatan KKN di negara ini.

Birokrasi di Indonesia saat ini mempunyai keberpihakan yang banyak diarahkan pada kepentingan segelintir orang atau pun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, bekerja dengan lamban, tidak akurat, berbelit-belit, tidak efisien, serta memberatkan masyarakat. Birokrasi yang tidak netral telah turut membawa Indonesia pada jurang kekacauan politik, dan birokrasi yang tidak netral elalu tumbuh bersama dengan kekuatan dan kepentingan politik atau golongan tertentu, selalu terjebak dalam godaan KKN, dan akhirnya juga membawa negara kita pada kehancuran ekonomi. Hal semacam itu telah terjadi pada setiap rezim pmerintahan, dengan akibat dan dampak yang serupa berupa kelemahan bangunan kelembagaan hukum, dan kehancuran kehidupan ekonomi, politik, dan sosial.

Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa, meliputi komitmen, seluruh rakyat secara konkret, Lembaga Tertinggi Negara, serta Lembaga Tinggi Negara. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Ketetapan MPRRI XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tenatgn Penyelenggara Negara Yang Bersih dari KKN.

3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

4. Undang-undang No.20 Tahun 2001

5. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

6. Keppres Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsmen Nasional

7. Keppres Nomor 127 tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekjen Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

8. Keppres Nomor 155 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen Nasional.

9. PP Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda.

10. PP Nomor 56 tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemda.

11. PP Nomor 274 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda.

12. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 yang intinya menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan ketentraman hidup bersama hanya dapat diwujudkan denganketaatan pada hukum dan berpihak pada keadilan.

Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya komitmen semata karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan penyebab korupsi. Strategi tersebut mencakup

1. Strategi Preventif

Usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan

· Memperkuat dewan perwakilan rakyat

· Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya

· Membangun kode etik di sektor publik

· Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Bisnis

· Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan

· Penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri

· Pengharusan pembuatan perencanaan stategi dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah

· Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen

· Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara(BKMN)

· Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

· Kampanye untuk menciptakan nilai(value) anti korupsi secara nasional

2. Strategi Detektif

Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan

· Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat

· Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu

· Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik

· Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional

· Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi

3. Strategi Represif

Strategi Represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi Represif dapat dilakukan dengan

· Pembentukan badan/Komisi Anti Korupsi

· Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (Catch some big fishes)

· Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas

· Oemberlakuan konsep pembuktian terbalik

· Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidan a secara terus menerus

· Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu

· Publikasi kasuk-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya

· Pengaturan kembalihubungan dan standarkinerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

Pelaksanan strategi-strategi tersebut akan memakan waktu yang lama, karena melibatkan semua komponen bangsa, baik legeslatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu upaya yang dapat segera dilakukan antara lain dengan meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal (built in control), maupun pengawasan fungsional, yang dipadukan denganpengawasan masyarakat(wasmas) dan pengawasan legeslatif (wasleg).



4 Responses to “Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN”

  1. teu ngarti urang mah. hehe…

  2. Assalamu’alaykum warahmatullah wabarakaatuh

    Ikut nimbrung dikit neh
    Pemberantasan KKN tidak hanya dilakukan dengan cara pembersihan pemerintahan, lembaga negara, parpol, asosiasi bisnis dll, namun juga harus ditekankan dan ditanamkan pada setiap individu/masyarakat. Tidak jarang (bahkan tiap hari) masyarakat kita sendiri lebih memilih jalan pintas, misal dgn membayar sesuatu pada aparat negara agar urusannya cepat selesai sehingga aparat negarapun tergiur dengan rayuan gombal tersebut.
    Kita sebagai generasi muda (apalagi yang masih mengenyam bangku kuliah) seharusnya bisa memberi contoh kepada masyarakat kita. Berantas KKN dari diri sendiri, sejak dini dan mulai saat ini. Komitmenkan pada diri sendiri untuk tidak mengenal KKN lagi. Ajak saudara kita, sahabat karib dan kemudian kalayak ramai untuk tidak melakukan KKN lagi. Rumah kuat bila pondasinya juga kuat. Negara tidak mungkin KKN kalo masyarakatnya (terutama kalangan dari bawah) tidak melakukan KKN juga.
    Intinya, cegah KKN mulai dari diri sendiri.
    Nambah : bolos kuliah termasuk KKN juga loh (korupsi waktu) hehehehe…….^_^

  3. 3 superdevil

    betul stuju banget!
    yang jelas selama ini emang birokrasi kita yang kacau sampai terekspos di televisi.. BLT yang diterima ga sesuai yang seharusnya karena alasan biaya administratif..
    tahpapa.. -_-’

  4. Paling asyik ya ngobrolin kebobrokan birokrasi di Indonesia??? Gak habis2 sejak dahulu kala. Koq ya gak mau belajar dari sejarah sih???


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: