Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara dengan nomor urut keempat dalam besarnya jumlah penduduk setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut data statistik dari BPS, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 225 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan bayi sebesar 1,39 % per tahun. Angka pertumbuhan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka pertumbuhan bayi pada tahun 1970, yaitu sebesar 2,34%. Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, maka pertambahan penduduk setiap tahunnya adalah 3,5 juta jiwa. Jumlah itu sama dengan jumlah seluruh penduduk di Singapura.

Lonjakan penduduk yang sangat tinggi atau baby booming di Indonesia akan berdampak sangat luas, termasuk juga dampak bagi ekologi atau lingkungan hidup. Hal itu dapat mengganggu keseimbangan, bahkan merusak ekosistem yang ada. Menurut Poo Tjian Sie, coordinator Komunitas Tionghoa Peduli Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ekosistem atau system kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, (tatanan alam),dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, membuat tekanan terhadap lingkungan hidup menjadi sangat besar. Paling tidak, 40 juta penduduk hidupnya tergantung pada keanekaragaman hayati di pantai dan perairan. Pada saat yang sama, bahwa sekitar 20% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 43% pendudu Indonesia masih tergantung pada kayu bakar. Dan pada tahun 2003, hanya 33% penduduk Indonesia mempunyai akses pada air bersih melalui ledeng dan pompa. Tahun 2000, Jawa dan Bali telah mengalami defisit air mencapai 53.000 meter kubik dan 7.500 meter kubik, sementara di Sulawesi 42.500 meter kubik. Saat yang sama banjir telah melanda di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia telah salah mengelola air di Bumi ini.

Dampak lonjakan penduduk di Indonesia terhadap lingkungan hayati, sudah dapat kita lihat sejak tahun 2001, laporan Bank Dunia menyebutkan, bahwa luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 4,25 juta hektar pada tahun 1982, menjadi 3,24 juta hektar pada tahun 1987 dan menjadi hanya 2,06 juta hektar pada tahun 1995. Di sektor kehutanan telah terjadi deforestasi yang meningkat dalam decade ini. Bank Dunia (2003) dan Departemen Kehutanan melaporkan tingkat deforestasi di Indonesia telah mencapai lebih dari dua juta hektar per tahun. Apabila tingkat kehilangan hutan ini tetap 2 juta hektar per tahun, maka 48 tahun ke depan, seluruh wilayah Indonesia akan menjadi gurun pasir yang gundul dan panas. Lautan di Indonesia juga mengalami kerusakan terumbu karang. Data dari Bank Dunia bahwa saat ini sekitar 41% terumbu karang dalam keadaan rusak parah, 29% rusak, 25% lumayan baik, dan hanya 5% yang masih dalamkeadaan alami. Sekitar 50% hutan bakau di Sulawesi telah hilang (sebagian besar menjadi tambak udang). Beberapa kawasan juga mengalami pencemaran. Ini terjadi di kawasan-kawasan yang sibuk dengan kegiatan pelayaran, atau perairan yang bersinggungan dengan kota-kota besar, seperti perairan teluk Jakarta dan Surabaya.

Menurut Ir. Boby Setiawan MA., PhD, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, untuk mamalia terdapat sekitar 112 jenis yang terancam punah di Indonesia. Sementara untuk burung, terdapat sekitar 104 jenis yang mengalami ancaman serius.

Menurut Malthus, pertumbuhan jumlah penduduk, bila tidak dikendalikan, akan naik menurut deret ukur (1,2,4,8,dst). Produksi pangan meningkat hanya menurut deret hitung (1,2,3,4,dst). Di Indonesia dengan ledakan penduduk saat ini, mengakibatkan dampak sosial yaitu mengalami krisis pangan. Bahkan di dunia pun terjadi krisis pangan global.

Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena orang-orang desa yang dulunya kecukupan pangan namun tidak menikmati pembangunan mulai berbondong-bondong pindah ke kota. Generasi muda tidak ada yang mau menjadi petani.

Tahun 2008 dicanangkan sebagai tahun sanitasi sedunia. Jumlah penduduk yang melonjak dipastikan menambah persoalan sanitasi. Sekitar 1 juta jamban di kawasan Jabotabek dibangun dengan jarak kurang dari 10 meter dari sumur. Jika penduduk kota terus melonjak, entah karena urbanisasi atau kelahiran alami, sementara jumlah WC nya tetap bisa dibayangkan sendiri akan menjadi apa jamban tersebut. Kualitas hidup di kota menjadi merosot. Beragam penyakit seperti diare akan menyebar.

Ujung dari semua ledakan penduduk itu adalah kerusakan lingkungan dengan segala dampka ikutannya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan, serta hilangnya fungsi ruang terbuka. Dampak lonjakan populasi bagi lingkungan sebenarnya tidak sederhana. Persoalannya rumit mengingat persoalan terkait dengan manusia dan lingkungan hidup. Butuh kesadaran besar bagi tiap warga negara, khusunya pasangan yang baru menikah, untuk merencanakan jumlah anak.

Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan semangat untuk melayani masyarakat (“a spirit to servef public“), dan menjadi mitra masyarakat (“partner of society“); atau melakukan kerja sama dengan masyarakat (“co production“). Dalam pada itu pelayanan mempunyai makna pengabdian atau pengelolaan pemberian bantuan yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”, “mempermudah, bukan mempersulit”, “sederhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang”. Makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara, yang esensinya “melayani publik”, harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara.

Apabila dilihat dari sisi pelayanan, diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang telah memeberikan perluasan kewenangan kepada tingkat pemerintah daerah, dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatan birokratis yang seringkali mengakibatkan pemberian pelayanan memakan waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggunng jawab. Dengan kata lain, otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Desentralisasi merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam SANKRI. Perbedaan  perkembangan antar daerah mempunyai implikasi yang berbeda  pada macam dan intensitas peranan pemerintah, namun pada umumnya masyarakat dan dunia usaha memerlukan (a) desentralisasi dalam pemberian perizinan, dan efisiensi pelayan­an birokrasi bagi  kegiatan-kegiatan  dunia  usaha  di  bidang sosial ekonomi, (b) penyesuaian kebijakan pajak dan perkreditan yang lebih nyata bagi pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal, dan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan kontribusi dan potensi pembangunan daerah, serta (c) ketersediaan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai potensi dan peluang bisnis di daerah dan di wilayah lainnya kepada daerah di dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.

Dalam konteks desentralisasi, pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsive terhadap kepentingan publik. Paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus kepaada pengelolaan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan cirri-ciri : (a) lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, (b) lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama, (c) menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masayrakat memperoleh pelayanan yang berkualitas, (d) terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil sesuai dengan masukan yang digunakan, (e) lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, (f) pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan, (g) lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan, (h) menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkuallitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai masalah sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain :

1. Penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.
2. Pengembangan standard operating procedures (SOP). Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu, SOP juga bermanfaat dalam hal :

· Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan lancar. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus.

· Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

· Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan.

· Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan.

· Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan.

· Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

1. Pengenbangan survey kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
2. Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan stendar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didesain suatu system pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan.

Negara modern memerlukan sistem administasi negara modern sebagai syarat bagi eksisnya pemerintahan modern dan berfungsinya suatu birokrasi pemerintahan yang modern, yang keseluruhnya itu dimanifestasikan dengan indicator modernitas tertentu. Indikator modernitas mengalami perkembangan dan perubahan, namun ada pula yang bersifat universal berlaku sepanjang zaman. Hal ini ditunjukan dalam paradigma dan proses pembangunan negara-negara berkembang, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Paradigma birokrasi Weber atau scientific management dari Taylor yang berfokus pada fenomena struktural dan fungsional yang spesifik dan formal (legal) yang kaku pada masanya dianggap modern; namun dalam perkembangannya kemudian dipandang klasik atau tradisional (traditional paradigm) karena dalam konsep dan penerapannya ternyata dan mengarah pada pengembangan organisasi dan birokrasi maksimal yang dinilai kurang mengakomodasikan dimensi-dimensi kemanusiaan, di mana interaksi antar manusia bersifat hirarkikal yang menimbulkan kekakuan, dan mempengaruhi motivasi dan produktivitas. Karenanya kemudian mengalami krisis dan mendorong berkembangnya paradigma baru yaitu paradigma perilaku (behavoural paradigm) yang menekankan pentingnya dimensi-dimensi kemanusiaan dalam organisasi dan manajemen. Di antranya terdapat teori Maslow, Likert, dan Simon memberikan dimensi-dimensi baru dalam mertevitalisasi organisasi dan manajemen yang menyentuh manusia dan aspek-aspek kemanusian yang luas, termasuk di dalamnya masalah peningkatan kapasitas diri, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya berkembang pula pemikiran yang menekankan perlunya pengintegrasian kedua pendekatan structural-fungsional dan paradigma perilaku yang menelurkan paradigma sistemik (system thinking paradigm), yang memandang administrasi negara merupakan sistem yang bersifat terbuka yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan mempunyai peran merubah kondisi lingkungan. Peran administrasi negara dalam pembangunan bangsa mewajibkan perhatiannya terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan stratejik internal dan eksternal yang membutuhkan pengembangan berbagai kebijakan, dan mendorong paradigma kebijakan publik (public policy paradigm) dalam pengembangan disiplin dan sistem administrasi negara.

Perkembangan menujukan semakin lekatnya nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, demokrasi, partisipasi, dan hak azasi manusia dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, sebagai indikator kemajuan dan tingkatan modernitas sistem dan proses administrasi negara dan pembangunan suatu bangsa. Perkembangan yang menggema dalam dekade terakhir ini adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang komit terhadap antara lain terhadap nilai dan prinsip kepastian hukum, partisipasi, tranparansi, sensitivitas, professionalitas, efisiensi, efektivitas, desntralisasi, dan daya saing. Apabila kita cermati, nilai dan prinsip tersebut juga terkandung dalam SANKRI, merupakan dimensi kultural operasional SANKRI. Nilai dan prinsip tersebut juga merupakan indikator modernitas setiap sistem administrasi negara Abad 21 ini.

Birokrasi Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memiliki visi, misi, strategi, agenda kebijakan, kompetensi, dan komitmen pembangunan dan pelayanan yang jelas dilandasi dimensi-dimensi spiritual SANKRI dan tegas terfokus pada permasalahan yang mendesak perlu di atasi, dan terarah pada perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara. Dengan visi, misi, strategi yang didasarkan pada paradigma pembangunan dan agenda kebijakan yang tepat, didukung dengan sistem manajemen yang berorientasi pada penerapan nilai dan prinsip good governance, disertai kompetensi dan komitmen yang kuat dalam keseluruhan tatanan organisasinya yang tersusun secara tepat disertai pelimpahan kewenangan yang seimbang, pemerintah akan dapat mencapai kinerja yang optimal dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Selain itu, tantangan lingkungan stratejik mengharuskan pula pilihan-pilihan kritis terhadap paradigma pembangunan yang harus dipilih sebagai landasaan strategi dan kebijakan pembangunan bangsa. Hal ini juga mensyaratkan manajemen pemerintahan yang baik dan kompetensi SDM yang teruji.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi yang ramping, desentralistik, efisien, efektif, berpertanggung jawaban, terbuka, dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional dalam SANKRI. Seiring dengan itu, penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur, serta antara aparatur dan masyarakat dikembangkan terarah pada penerapan pelayanan prima yang efektif, dan mendorong peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat.

Pemantapan Sistem Manajemen. Dengan makin meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelengaraan negara dan pembangunan bangsa, pengembangan sistem manajemen pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan, dan akuntabel, disertai dukungan sistem informatika yang sudah terarah pada pengembangan e-government. Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai agen pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha.

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c) berkemamapuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, (d) disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna pada masa globalisasi saat ini, maka dalam SANKRI diperlukan sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, dengan misi tiap satuan organisasi pemerintah untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu disusun pola karir yang memungkinkan potensi Pegawai negeri Sipil dikembangkan seoptimal mungkin.

Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, justru di tengah kemajemukan, berbagai ketidak pastian perkembangan lingkungan, dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator professionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijaksanaan pembangu-nan. Sebab berbagai kebijak-sanaan publik tersebut pada akhirnya harus ditungkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum.

Dalam era globalisasi, dalam ekonomi yang  makin  terbuka, meskipun untuk meningkatkan efisiensi perekonomian harus makin diarahkan kepada ekonomi pasar, namun intervensi pemerintah harus menjamin bahwa persaingan berjalan dengan berimbang, dan pemerataan terpelihara. Yang terutama harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, atau golongan ekonomi yang lebih maju. Peranan pemerintah makin dituntut untuk lebih dicurahkan pada upaya pemerataan dan pemberdayaan. Penyelenggara pemerintahan negara harus mempunyai komitmen yang kuat kepada kepentingan rakyat, kepada cita-cita keadilan sosial.

lelahkan jiwaku

duhai engkau cahaya mataku

yg menuntun jalanku

yg memandu langkahku

yg meredupkan perih jiwaku

tersenyumlah

bahagialah

sungguh kau

yg melumpuhkan hatiku

yg melipurkan rindu

senyuman itu

menenangkan aku…

begitu jauh waktuku tempuh

sendiri mengayun biduk kecil

hampa berlayar

akankah berlabuh

hanya diam menjawab kerisauan

begitu ingin berbagi batin

mengarungi hari yang berwarna

dimana dia

pasangan jiwaku

mengejar bayangan

kian menghalang

lama ku mencari

lelah ku menanti

di sinilah kulabuhkan cintaku

untuk selamanya

di pantai cintamu…

Ku berjalan dalam gelap..

Ku terdiam dalam sepi..

Ku merenung dalam kalbu..

Terhentak ku dalam lamunan,

terlihat jelas wajahmu,

yang kan terukir abadi di

palung hatiku…….

nyatakah ini..

tapi, yang pasti,

perasaan ini nyata, hanya untukmu

seorang..

pelipur lara di hatiku..

penghias malam malamku..

penghias mimpi mimpiku..

sambut dekap hangat kepak sayap

ini..

terhanyut kita dalam romansa..

berdua…

Saya lagi pengen nulis tentang Bidang yang saya pimpin di HMJ Administrasi Publik.

Seperti cerita awal saya di posting yang lalu, saya diamanahi untuk menjadi Kepala Bidang Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat lebih dikenal dengan bidang tiga di Himpunan Jurusan. Di sini saya ingin sedikit bercerita tentang tim saya di bidang tiga ini yang sangat saya cintai.

Awalnya, saya mempunyai 7 staf. Mereka adalah Syaiful Hikam (Public ’07), Nurwanto (Public ’07), Wilda Hapsari Mahardika (Public ’07), Annisa Dahlia (Public ’07), Hartika Endah (Public ’07), Melinda (Public ’06), Fatmawati (Public ’06).

Diberi tim dengan porsi lebih banyak anak-anak 2007 dan semuanya masih baru dalam HMJ adm. Publik, saya agak pesimis. Sempat terlintas di pikiran saya bahwa dari dulu bidang 3 hanya bidang tambahan yang tidak terlalu dilirik oleh anak-anak himpunan sehingga amanah kepala bidangnya diberikan kepada saya yang notabene nya juga anak 2007. Staf-stafnya pun kebanyakan anak 2007, dan hanya ada 2 orang laki-laki di bidang ini.

Namun, segera saya tepis pikiran itu. Saya husnudzon saja. Ketua Himpunan memberi saya tim kebanyakan anak-anak 2007 mungkin agar saya tidak canggung dan lebih dapat bekerjasama dengan mereka.

Awal saya memimpin tim ini, ada beberapa suara tidak enak yang mengganggu pikiran dan hati saya. Ada suara-suara yang terdengar “anak angkatan 2007 kok sudah dijadikan Kabid, bisa apa? Di himpunan banyak angkatan 2007, tapi pada ga bisa ngapa-ngapain. Kerjanya nol.”

Saya sempat down dengan hal itu, saya sempat mengundurkan diri. Tapi terimakasih buat pak ketua dan pak sekum yang menguatkan hati saya, tetap mempertahankan saya di himpunan, dan tetap percaya bahwa saya mampu menjalankan amanah ini.

Tak terasa dua Program Kerja sudah Kami jalankan. Donor darah rutin 3 bulanan dan Baksos di Panti Asuhan. Dua program kerja ini alhamdulillah bisa dibilang sukses. Thanx my team. You are great. Keep believe that we can do it. We can show our existency in HMJ Adm. Publik.

Dari dua proker tadi, Kami sebagai bidang 3 sudah terlihat eksis. Apalagi bagi mahasiswa baru angkatan 2008. Karena semenjak kepemimpinan yang dulu, bidang 3 di HMJ Adm. Publik tidak terlihat eksistensinya. Tidak terlihat adanya kegiatan yang dijalankan oleh bidang ini. Alhamdulillah, Kami sebagai tim, mampu mematahkan pandangan lampau bahwa bidang 3 tidak ada apa-apanya.

Sering ada ejekan-ejekan dari bidang atau Kabid lain, mana eksistensi bidang 3?? Mana anak-anak bidang 3?? Hal itu menjadi motivasi kami untuk terus mengembangkan dan menjalankan program kerja kami. And see? Kami mampu, bahkan yang mengejek kami itu, bidangnya belum mensukseskan satu program kerjapun. [Hey!! Malu Paak!! Giliranmu mengeksiskan diri!! Ayo majukan HMJ Adm Publik kita!! Piss (^__^)v ]

Dan sekarang, saya mendapat wajah-wajah baru di bidang 3. Ya!! Saya mendapatkan beberapa anggota tim baru. mereka adalah maganger alias para perangkat muda. para mahasiswa baru angkatan 2008. Mereka adalah Debby, Imam, Huda, Riska, Intan, dan Jujun. Saya percaya, mereka pasti bisa menjdi tim saya yang juga sehebat tim saya sebelumnya. [anak-anakku, mba percaya kalian bisa!! Ayo kita berjuang memajukan Bidang 3 ini, Tunjukan ke Bidang-bidang lain kalo kita eksist, kalo kita juga mamapu mengembangkan HMJ Adm. Publik tercinta ini!! (^__^)"V]

Well, segitu dulu cerita saya tentang tim saya di bidang 3 HMJ Adm. Publik. Tunggu cerita-cerita tentang tim saya di posting-posting selanjutnya. OKE?!

For My Team, Im so Proud of you, Thanx guys for your spirit, your work, n everything that have you done for this team. Keep Fight to develop our HMJ Adm. Publik!! Kita harus percaya kalau kita bisa total untuk himpunan walaupun kita menjalankan organisasi lain di luar HMJ Adm. Publik. I love you all guys!!!

Ganbatte Kudasai (^__^)”

Banyak sekali hal yang diubah dalam taa negara Indonesia saat ini.

Indonesia sudah mempunyai sistem demokrasi, yaitu musyawarah mufakat. Namun, saat ini diganti dengan demokrasi liberal melalui voting. Sistem demokrasi melalui lembaga perwakilan diganti dengan demokrasi langsung. Hal itu memerlukan proses yang panjang dan berbelit-belit. Selain itu juga rawan perpecahan dalam masyarakat. Nampaknya, demokrasi semacam ini terlalu mahal bagi Bangsa Indonesia yang bisa dikatakan miskin.

Ekonomi Indonesia yang berdasarkan azas kekeluargaan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, diganti dengan ekonomi pasar yang hakikatnya hanya menguntungkan para kapitalis atau konglomerat bahkan dengan cara menindas rakyat. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta tidak dapat berjalan lancar karena TNI dipisahkan dari rakyat.

Begitupun dengan pendidikan nasional, karena dihapuskan fungsi pembentukan karakter kebangsaan. Pendidikan nasional sekarang ini semata-mata hanya mengejar perkembangan akademis saja dan mengesampingkan perkembangan bakat kepribadian dan budi pekerti.

Ironis sekali saat ini, pendidikan yang juga dipisahkan dari budaya Bangsa, pendidikan di Indonesia sudah dikomersialkan. Tak ada bedanya dengan jaman penjajahan dulu. Kalau ingin pendidikan yang maju dan berkualitas, maka ya harus mahal, kalau pendidikan mahal yang bisa sekolah ya hanya anak-anaknya orang kaya saja. Sedangkan anak-anak orang miskin tidak bisa merasakan pendidikan tinggi. Memang tak ada bedanya dengan jaman penjajahan dulu, padahal sudah 63 tahun Indonesia merdeka.

Demokrasi bukanlah fastfood, bukan pula ”mie instant”, yang dapat dengan cepat tersaji menjadi sebuah makanan yang enak. Demokrasi harus melalui sebuah proses yang cukup panjang.

Masyarakat Indonesia yang sebenarnya tidak siap dengan perubahan-perubahan seperti itu, masih dipaksa memilih Pemimpin bagi Indonesia ini. Rakyat Indonesia yang jumlahnya sekitar dua ratus juta jiwa, yang mengerti politik sangat sedikit sekali, dan tak jarang kebanyakan masyarakat memilih pemimpinnya karena penampilan fisiknya saja, ironis sekali… Mereka tidak memilih berdasarkan visi dan misi dari pemimpin itu sendiri. Golput alias abstain juga semakin bertambah dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak peduli dan tidak percaya lagi terhadap para Pemimpinnya. Seperti ibu saya, beliau berkata ,”buat apa nyoblos?? Mending golput, toh siapapun yang akan terpilih nanti tidak akan ada pengaruhnya bagi saya.” Jika hal demikian dibiarkan berkembang di masyarakat, buat apa ada demokrasi langsung segala? Apa harus kembali ke rezim otoriter saja?

Lalu, seperti apa tokoh pemimpin yang layak bagi Indonesia di jaman carut-marut seperti ini? Saat ini tokoh yang mencalonkan diri menjadi presiden untuk mengikuti pemilu 2009 juga bisa dibilang tidak sedikit. Masyarakat akan dibuat kebingungan lagi dengan hal ini. Saya pribadi juga bingung siapa nanti yang akan saya pilih. Walaupun tidak ada yang sempurna, setidaknya saya ingin menyumbangkan suara saya bagi calon yang terbaik diantara yang lain.

Saat bingung memilih seperti ini, lebih baik kita memilih capres yang program-programnya konkret dan bisa dijalankan di Indonesia ini. Buat apa program muluk-muluk kalo toh nantinya tidak bisa dijalankan dan hanya akan menimbulkan tuntutan di masa yang akan datang?

Dengan tidak ada maksud memihak salah satu Capres, Saya ingin mengajak para pembaca tulisan ini untuk sedikit berpikir mengenai seperti apakah Capres yang kira-kira pantas kita pilih di Pemilu 2009 nanti. Kita mulai dengan sebab jatuhnya Rezim Soeharto. Jatuhnya Rezim Soeharto salah satunya dikarenakan keinginan untuk mengubah Indonesia dari Negara Agraris menjadi Negara Industri. Kalau saya bilang, hal itu ”tidak pas”. Why? Penduduk Indonesia makan beras, dan beras harus ditanam oleh petani. Kalu petani sudah diacuhkan begitu, bisa-bisa kita beras langka. Kalau beras langka, harga beras akan melambung tinggi. Kalu beras tinggi, otomatis harga kebutuhan yang lain pun akan ikut naik.

Masyarakat di Indonesia ini sejak awal sudah terdidik sebagai masyarakat agraris. Kenapa sampai saat ini belum ada pemimpin kita yang peduli terhadap nasib para petani? Bibit, pupuk, penjualan hasil panen masih saja dimonopoli. Bagaimana petani mau maju? Sistem monopoli benar-benar mematikan usaha para petani itu sendiri. Harus ada persaingan. Sampai saat ini saja pekerjaan sebagai petani di desa dianggap lebih rendah dibanding karyawan swasta di kota. Kalau nanti tidak ada yang mau jadi petani lagi gara-gara pekerjaan ini dianggap rendah, kita mau makan apa? Impor beras? Tidak malu? Negara agraris import beras dari negara lain yang basically bukan negara agraris.

Saya salut dengan masyarakat Jawa Tengah. Saya pikir masyarakat Jawa Tengah sudah mulai bisa diajak berdemokrasi. Terbukti dengan terpilihnya Bibit-Rustri dalam Pilgub Jateng Bulan Juni lalu. Menurut saya, program-program yang ditawarkan Bibit-Rustri memang konkret dan pas dilaksanakan di Jawa Tengah. Masalah bagaimana mereka melaksanakan program atau tidak, itu akan kita lihat selama lima tahun ke depan.

Jadi, mari telaah lagi program capres mana yang kira-kira akan memperjuangkan nasib para petani kita. Karena program itu adalah program yang menurut saya paling konkret dan bisa dilaksanakan di jaman seperti ini dengan kondisi negara Indonesia yang seperti ini. Sekali lagi, tulisan ini tidak ada maksud sama sekali kampanye atau mendukung salah satu capres. Saya sebagai mahasiswa FISIP dan sebagai salah satu bagian dari Bangsa ini hanya ingin menyumbangkan pikiran saya demi kemajuan Indonesia tercinta.

Rekan2 fillah, seperti yang sudah biasa kita saksikan dimana-mana, bahwa
menjelang bulan ramadhan, kuburan dimana2 penuh orang, jalanan disekitar
kuburan macet karena penuhnya orang2 awam agama yang berziarah. Juga
kita lihat jaman sekarang, saling sms untuk saling maaf-maafaan. Atau
bersilaturahmi diantara mereka.

Nah, sekarang kita tanya? Perbuatan mereka ada dasar syariatnya tidak?
Kalau mereka jawab :  ” oh …itu bukan syariat islam kok, itu hanya
tradisi nenek moyang kami”….maka kita jawab, kalau tidak ada kaitannya
dengan syariat, mengapa harus dikaitkan dengan ramadhan?

Adapun kalau mereka menjawab : “wah…kata guru ngaji saya….atau kata
ustadz saya….atau kata kiyai saya…atau kata orang tua saya,…atau kata
kakek nenek saya, kalau mau ramadhan sebaiknya bermaaf2an dulu dan
ziarah kubur”. Maka kita jawab guru ngaji yang mana? Ustadz yang mana?
Kiyai yang mana? Itu ustadz belajar ilmu hadits nggak?

Perlu diketahui, tidak semua guru ngaji, atau ustadz atau kiyai mengerti
masalah hadits dan ilmu2 yang berkaitan dengan dunia hadits. Bahkan
beberapa ustadz kondang-pun terlihat sering membawakan hadits2 palsu di
televisi dengan atau tanpa mereka menyadarinya….masya Allah!!. Ini
bahaya…mereka bisa menyesatkan. Dan mereka hanya menjadi bahan
olok2/cemoohan dan tertawaan bagi orang2 yang mengerti ilmu hadits.

Ketahuilah…bisa saja sebuah hadits itu shahih(sah), atau dho’if (lemah),
maudlu (palsu), atau tidak ada asal usulnya (bathil/mungkar), tapi
mereka nggak tahu akan hal itu, yang mereka tahu cuma hadits ya
hadits…..yang penting hadits….apalagi kalau hadits2 itu kebanyakan
mereka ambil dari kitab “Al Ihya” karya Imam Ghazali (wafat 505H/
1111M). Ketahuilah, menurut Ulama ahli hadits Imam As Subki (wafat 756
H/ 1355 M) dalam kitabnya “At Thobaqot Asy Syafi’iyyah” dan Al Imam Al
Iraaqi (wafat 806 H/1404 M) dalam kitab “Takhrijul Al Ihya”, bahwa
didalam kitab “Al Ihya”  karya Al Ghazali tersebut hampir terdapat 900
hadits palsu yang tidak ada asal usulnya (laa aslaalahu). Sedangkan Al
Ghazali sendiri dalam kitabnya “Qonun Ta’wil” berkata, “aku bukanlah
ahli hadits, pemahaman haditsku hanya sedikit.”

Memang Al Ghozali adalah ulama Tasawuf besar dijamannya, bahkan masih
diakui kebesaran namanya di jaman sekarang oleh para pangikutnya,
tetapi, manusia mana yang tidak punya salah?

Nah, kembali ke soal maaf2an dan ziarah kubur sebelum ramadhan,
fenomena2 keawaman seperti ini dapat dijelaskan sebagai berikut ;

biasanya orang yang melakukan hal2 diatas (maaf2an dan ziarah kubur
sebelum ramadhan), mereka mendasarkan pada kebiasaan masyarakat awam dan
pada hadits palsu ini:

Ketika Rasullullah sedang berhotbah pada suatu Sholat Jum’at (dalam
bulan Sya’ban), beliau mengatakan Aamin sampai tiga kali, dan para
sahabat begitu mendengar Rasullullah mengatakan Aamin, terkejut dan
spontan mereka ikut mengatakan Aamin. Tapi para sahabat bingung, kenapa
Rasullullah berkata Aamin sampai tiga kali.

Ketika selesai sholat Jum’at, para sahabat bertanya kepada Rasullullah,
kemudian beliau menjelaskan: “Ketika aku sedang berhotbah, datanglah
Malaikat Zibril dan berbisik, hai Rasullullah aamin-kan do’a ku ini,”

jawab Rasullullah Do’a Malaikat Zibril itu adalah sbb:

“Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad, apabila sebelum memasuki
bulan Ramadhan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut: Tidak memohon
maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada); Tidak
berma’afan terlebih dahulu antara suami istri;
Tidak berma’afan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Maka
Rasulullah pun mengatakan Aamin sebanyak 3 kali.

Hadits diatas adalah Maudlu/Palsu, semua imam ahli hadits sepakat akan
kepalsuan lafazh hadits diatas dan hadits ini tidak ada asal usulnya.

Adapun yang benar adalah  hadits SHAHIH dibawah ini:

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam naik ke atas mimbar kemudian
berkata, “Amin, amin, amin”.
Para sahabat bertanya. “Kenapa engkau berkata ‘Amin, amin, amin, Ya
Rasulullah?”
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Telah datang malaikat
Jibril dan ia berkata : ‘Hai Muhammad celaka seseorang yang jika disebut
nama engkau namun dia tidak bershalawat kepadamu dan katakanlah amin!’
maka kukatakan, ‘Amin’, kemudian Jibril berkata lagi,
‘Celaka seseorang yang masuk bulan Ramadhan tetapi keluar dari bulan
Ramadhan tidak diampuni dosanya oleh Allah dan katakanlah amin!’, maka
aku berkata : ‘Amin’. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
berkata lagi. ‘Celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau
salah seorang dari keduanya masih hidup tetapi justru tidak memasukkan
dia ke surga dan katakanlah amin!’ maka kukatakan, ‘Amin”.

[Hadits SHAHIH Riwayat Bazzar dalam Majma'uz Zawaid 10/1675-166, Hakim
4/153 dishahihkannya dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dari Ka'ab bin
Ujrah,diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 644
(Shahih Al-Adabul Mufrad No. 500 dari Jabir bin Abdillah)]

Kesimpulannya:

Maaf2an atau ziarah kubur itu bisa kapan aja.

Gak aturan syariat yang menganjurkannya sebelum bulan puasa. Atau lebaran.

Tidak ada tuntunan syariat saling meminta maaf dan ziarah kubur untuk
mengawali puasa karena meminta maaf dan berziarah kubur tidak menunggu
datangnya bulan puasa (bisa kapan saja) dan bukan merupakan bagian dari
ibadah puasa itu sendiri.

Kalau ada ustadz yang ngotot membolehkan maaf2an dan ziarah kubur khusus
sebelum bulan puasa, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa ia awam ilmu
hadits dan dapat terjerumus sebagai pelaku bid’ah.

Barang siapa yang ber-istihsan (menganggap baik suatu perbuatan yang
berkaitan dengan masalah ibadah) yang tidak ada contoh serta dalil yang
shahih dari Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam dan dari para
sahabat Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah
membuat syariat baru dalam agama ini, padahal Allah azza wa jall telah
berfirman semasa Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam masih hidup ketika
melakukan haji Wada’ diakhir masa2 turunnya wahyu :

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu Agama kamu”  Al Maa-idah
ayat 3 :

dan sabda Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam :

” Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu amalan dalam urusan agama
yang bukan datang dari kami (Allah dan Rasul-Nya), maka tertolaklah
amalnya itu”. (SHAHIH, riwayat Muslim Juz 5,133)

juga sabda Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam :

“Amma ba’du! Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah
(Al-Qur’an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan sejelek-jelek urusan adalah yang
baru / yang diada-adakan (Muhdast) dan setiap yang muhdast adalah bid’ah
dan setiap yang bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di
neraka” (SHAHIH, riwayat Muslim Juz 3, 11, riwayat Ahmad Juz 3, 310,
riwayat Ibnu Majah no 45)

Mudah2an risalah ini bermanfaat dan dapat membuka mata hati kita agar
dalam memahami agama ini tidak sekedar ikut2an dan untuk lebih semangat
lagi dalam mencari kebenaran dalam syariat Islam sesuai dengan apa2 yang
diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam,
diamalkan oleh para sahabat beliau.

Wassalaamu ‘alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh.

Oleh: Novy Abu Ayaz

Beberapa jenis serangga sangat berguna bagi kehidupan manusia. Seperti, lebah madu, ulat sutra, kutu Iak, serangga penyerbuk, dll. Serangga yang akan dibahas dalam makalah ini adalah lebah madu.

Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena suka hidup berkelompok meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku/familia Apidae, ordo Hymenoptera: serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebahdan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali antartika.

Sebagai serangga, ia mempunyai tiga pasang kaki dan dua pasang sayap. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Sarangnya dibangun dari malam yang terdapat pada badannya. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari.

Lebah telah hidup lebih lama dari manusia itu sendiri. Madu telah menjadi bahan pengobatan manusia. Kebanyakan dari manusia tidak terlalu mempedulikan serangga kecuali kalu kita disengat olehnya, atau mengganggu kita dalam situasi yang lain. Manusia secara tidak sadar telah menyadari, bahwa madu memiliki kelebihan dalam hal pengobatan dan sengat lebah pun bisa digunakan sebagai pengobatan alternatif.

Madu bukan merupakan satu-satunya produk lebah, yang telah terbukti memberikan keuntungan bagi manusia. Ada juga serbuk madu atau serbuk sari lebah (bee pollen); beeswax, yaitu semacam substansi cairan kuning yang diproduksi oleh lebah; royal jelly; propolis; dan bahkan racun lebah.

Begitu banyak produk yang bisa muncul dari makhluk kecil ini. Hanya bisa dijelaskan dengan baik jika melihat kehidupan lebah dan bagaimana komunitasnya diorganisasikan.

Lebah menggunakan cara yang sangat menarik ketika membangun sarang. Mereka memulai membangun sel-sel tempat penyimpanan madu dari sudut-sudut yang berbeda, seterusnya hingga pada akhirnya mereka bertemu di tengah. Setelah pekerjaan usai, tidak nampak adanya ketidakserasian ataupun tambal sulam pada sel-sel tersebut. Manusia tak mampu mebuat perancangan yang sempurna ini tanpa perhitungan geometris yang rumit. Akan tetapi lebah melakukannya dengan sangat mudah. Fenomena ini membuktikan bahwa lebah diberi petunjuk melalui ”ilham” dari Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 68 yang artinya :

”Dan Tuhanmu mewahyukan pada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohin-pohon kayu, dan di tempat-tampat yang dibikin manusia.”

Sarang lebah terbentuk dari terbentuk dari lorong-lorong sel berisi delapan yang disebut sebagai honeycomb, yaitu suatu tempat yang dibangun oleh lebah dengan lorong-lorong dan lubang untuk penyimpanan madu dan telur mereka.

Sel ini dibuat dari getah lebah, dimana lebah-lebah itu, setelah mengkonsumsi sejumlah besar madu, kemudian mengolahnya dalam suatu tempat di perut mereka dan dikunyah hingga lembut, siap untuk dibentuk sesuai dengan keinginan.

Mereka menggunakan lem lebah ini, atau propolis, untuk mengikat honeycomb dalam sarangnyadan untuk memperbaiki kerusakan atau mengisi ruang, dan bahkan untuk merawat sarang itu.

Terdapat ribuan lebah dalam satu sarang. Beberapa pendapat menyebutkan jumlah sekitar 40.000 hingga 60.000 ekor, lainnya menyebutkan antara 25.000 hingga 100.000 ekor.

Setiap lebah memiliki tugasnya sendiri-sendiri dalam sarang. Lebah betina memiliki peran penting dalam kelompok serangga ini. Perilaku dari lebah sangat ditentukan oleh perilaku lebah betina. Beberapa lebah betina dari spesies tertenti hidup sendiri (soliter) dan sebagian lainnya dikenal memiliki perilaku sosial. Lebah soliter membangun sendiri sarangnya dan mencari makan untuk keturunannya tanpa bantuan lebah lain dan biasanya mati atau meninggalkan sarang pada saat keturunannya belum menjadi lebah dewasa. Kadangkala beberapa lebah soliter memberi makan dan merawat anaknya tanpa memberikan cadangan makanan bagi anaknya, bentuk hubungan seperti ini disebut dengan istilah subsosial. Sementara pada tahap lebih tinggi, lebah hidup berkelompok dan saling berbagi tugas sesuai dengan bentuk fisik masing-masing. Dalam satu kelompok atau koloni lebah madu, terdapat tiga tipe lebah, yaitu :

1. 1. lebah ratu;
   2. lebah betina atau lebah pekerja;
   3. lebah jantan.

Setiap tipe lebah memiliki tugas masing-masing. Lebah ratu hanya satu ekor dalam setiap koloni dan mengawal semua kegiatan lebah betina dan lebah jantan. Komposisi kromosom lebah rat adalah diploid sehingga dapat menghasilkan keturunan. Badannya lebih besar karena sejak masih dalam bentuk larva ia diberi makan royal jelly yang kaya akan khasiat. Tugas utamanya adalah kawin dan bertelur. Lebah ratu yang aktif mampu bertelur kira-kira 2.000 butir sehari. Harapan hidup lebah ratu adalah tiga tahun. Lebah ratu akan dibuahi oleh lebah jantan, yang langsung mati begitu selesaimembuahi lebah ratu. Jika ratu tidak dibuahi, maka larva tersebut akan menjadi lebah betina yang merupakan lebah pekerja.

Lebah pekerja memiliki tanggung jawab membangun dan mempertahankan sarang, mencari nektar (cairan manis yang berasal dari bunga tumbuhan) yang digunakan untuk membuat madu dan mengumpulkan serbuk tumbuhan, memberi makan dan membesarkan anak ratu lebah, mengatur aliran udara dalam sarang dengan sayap mereka dan melindungi sarang dari makhluk asing.

Lebah pekerja hanya hidup untuk satu musim, atau tiga bulan atau lebih sedikit. Lebah betina terbentuk tanpa melalui perkawinan atau disebut dengan partonegenesis dan mandul atau steril karena hanya memiliki satu set kromosom (haploid).

Lebah madu membuat tempat penyimpanan madu dengan bentuk yang unik. Yaitu bentuk heksagonal. Sebuah bentuk penyimpanan yang paling efektif dibandingkan dengan bentuk geometris lain. Lebah menggunakan bentuk yang memungkinkan mereka menyimpan madu dalam jumlah maksimal dengan menggunalan material yang paling sedikit. Para ahli matematika merasa kagum ketika mengetahui perhitungan lebah yang sangat cermat. Aspek lain yang mengagumkan adalah cara komunikasi antar lebah yang sulit untuk dipercaya. Setelah menemukan sumber makanan, lebah pemadu yang bertugas mencari bunga untuk pembuatan madu terbang lurus ke sarangnya. Ia memberitahukan kepada lebah-lebah yang lain arah sudut dan jarak sumber makanan dari sarang dengan sebuah tarian khusus. Setelah memperhatikan dengan seksama gerak dalam tarian tersebut, akhirnya lebah-lebah yang lainnya mengetahui posisi sember makanan tersebut dan mampu menemukannya tanpa kesulitan.

Dalam sarang yang dijaga kesinambungan produksinya atas madu dan hasil lebah-lebah lainnya, proses pergantian ratu dalam sebuah sarang dilakukan oleh lebah penjaga, yang setiap tahun, mengganti ratu lebah yang telah tua dengan ratu lebah yang lebih muda dan lebih kuat.

Di lain pihak, ratu lebah tidak mempunyai kemampuan seperti disebut di atas. Dan bahkan tidak mampu memberi makan dirinya sendiri,brgantung sepenuhnya pada lebah pekerja. Ratu lebah memiliki peralatan reproduksi untuk menetaskan ribuan telur. Ia menyimpan telur-telur itu dalam ovipositor dan memiliki kantung penyimpanan sperma dalam perutnya.

Ratu lebah itu sebenarnya merupakan buatan, bukan terlahir sebagai ratu. Telur-telur yang ditentukan menjadi lebah pekerja disimpan dalam sel yang berukuran berdiameter 0,5 cm (0,25 inchi). Sel yang dipersiapkan bagi ratu memiliki bentuk yang berbeda dan lebih besar.

Penelitian ilmiah telah mengungkapkan bahwa setiap larva betina di bawah usia empat hari, yang ditempatkan dalam sel ratu lebah, akan berubah menjadi ratu lebah.

Bukan ukuran sel yang menentukan apakah larva tersebut akan berubah menjadi ratu. Apa yang dilakukan sel tersebut lebih berfungsi sebagai sebuah pertanda, yang membedakannya dengan sel lainnya. Sehingga lebah pekerja akan terus memberi makan larva yang ada di dalamnya dengan royal jelly, yang pada hari keempat, royal jelly tersebut tidak akan diberikan pada larva yang lainnya. Larva-larva yang tidak mendapat makanan royal jelly akan berubah menjadi lebah pekerja. Sedangkan larva yang terus diberikan royal jelly, kan berubah menjadi ratu lebah.

Lebah menjalani metamorfosis sempurna atau metamorfosis lengkap atau disebut dengan holometabola sehingga terdapat empat tahap bentuk kehidupa, yaitu:

1. 1. telur;
   2. larva;
   3. pupa (kepompong);
   4. imago (lebah dewasa).

Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada tahapan ini, lebah pekerja akan memberi larva makanan berupa serbuk sari, nektar, ataupun madu. Sebagian nektar yang dikumpulkan oleh lebah pekerja disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva berganti menjadi pupa dan seterusnya menjadi anak lebah.

Usaha pemberantasan KKN perlu dilihat dalam konteks reformasi birokrasi, bahkan dalam rangka reformasi sistem administrasi publik secara keseluruhan. Karena kita ketahui bahwa masalah KKN bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi tetapi juga berjangkit pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umunya. Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, serta mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Sehingga diharapkan, sebagai stabilisator dalam bidang hukum, administrasi publik dapat mencegah atau pun memberantas KKN yang sudah mengakar di Negara Indonesia ini melalui reformasi birokrasi.

KKN yang merupakan penyakit kronis Orde Baru, berkembang menjadi neo-KKN orde transisi sekarang ini. Pemberantasan KKN telah menjadi agenda utama gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998.

Dalam suatu negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih adalah merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Supremasi hukum adalah keberadaan hukm yang yang dibentuk melalui proses yang demokratis dan merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat luas, sehingga pelaksnaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari praktik KKN dan perbuatn tercela lainnya. Dengan demikian, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan goog governance.

Sasaran yang diharapakan dari reformasi birokrasi ini adalah sebagai stabilisator dalam bidang hukum terutama dalam pemberantasan KKN, Administrasi Negara dapat mewujudkan good governance. Sehingga, KKN yang telah mendarah daging di birokrasi Indonesia dapat sedikit demi sedikit tersisih. Bahkan dapat hilang sama sekali karena tidak ada lagi birokrasi yang dapat mempermudah kegiatan KKN di negara ini.

Birokrasi di Indonesia saat ini mempunyai keberpihakan yang banyak diarahkan pada kepentingan segelintir orang atau pun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, bekerja dengan lamban, tidak akurat, berbelit-belit, tidak efisien, serta memberatkan masyarakat. Birokrasi yang tidak netral telah turut membawa Indonesia pada jurang kekacauan politik, dan birokrasi yang tidak netral elalu tumbuh bersama dengan kekuatan dan kepentingan politik atau golongan tertentu, selalu terjebak dalam godaan KKN, dan akhirnya juga membawa negara kita pada kehancuran ekonomi. Hal semacam itu telah terjadi pada setiap rezim pmerintahan, dengan akibat dan dampak yang serupa berupa kelemahan bangunan kelembagaan hukum, dan kehancuran kehidupan ekonomi, politik, dan sosial.

Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa, meliputi komitmen, seluruh rakyat secara konkret, Lembaga Tertinggi Negara, serta Lembaga Tinggi Negara. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Ketetapan MPRRI XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tenatgn Penyelenggara Negara Yang Bersih dari KKN.

3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

4. Undang-undang No.20 Tahun 2001

5. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

6. Keppres Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsmen Nasional

7. Keppres Nomor 127 tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekjen Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

8. Keppres Nomor 155 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen Nasional.

9. PP Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda.

10. PP Nomor 56 tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemda.

11. PP Nomor 274 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda.

12. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 yang intinya menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan ketentraman hidup bersama hanya dapat diwujudkan denganketaatan pada hukum dan berpihak pada keadilan.

Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya komitmen semata karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan penyebab korupsi. Strategi tersebut mencakup

1. Strategi Preventif

Usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan

· Memperkuat dewan perwakilan rakyat

· Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya

· Membangun kode etik di sektor publik

· Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Bisnis

· Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan

· Penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri

· Pengharusan pembuatan perencanaan stategi dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah

· Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen

· Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara(BKMN)

· Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

· Kampanye untuk menciptakan nilai(value) anti korupsi secara nasional

2. Strategi Detektif

Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan

· Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat

· Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu

· Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik

· Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional

· Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi

3. Strategi Represif

Strategi Represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi Represif dapat dilakukan dengan

· Pembentukan badan/Komisi Anti Korupsi

· Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (Catch some big fishes)

· Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas

· Oemberlakuan konsep pembuktian terbalik

· Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidan a secara terus menerus

· Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu

· Publikasi kasuk-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya

· Pengaturan kembalihubungan dan standarkinerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

Pelaksanan strategi-strategi tersebut akan memakan waktu yang lama, karena melibatkan semua komponen bangsa, baik legeslatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu upaya yang dapat segera dilakukan antara lain dengan meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal (built in control), maupun pengawasan fungsional, yang dipadukan denganpengawasan masyarakat(wasmas) dan pengawasan legeslatif (wasleg).

\\(^o^)..MERDEKA!! MERDEKA!! mERDEKA!!