Seminar diadakan oleh HMJ Adm. Publik FISIP-UNDIP.
Sebagai pembicara dalam Seminar ini adalah Taufik Efendi (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI), Soesilo Zauhar (penulis buku Reformasi Administrasi), dan DRS. Agus Setianto (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jateng).
Acara akan diadakan pada tanggal 4 Juni 2009 di Gd. Pasca Sarjana UNDIP Lt.6 Pleburan.
Tiket dapat diperoleh di TB Gramedia Pandanaran atau hub : 085643083840.


Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan dan keragaman alam serta budaya yang luar biasa. Indonesia merupakan negara mega biodiversity kedua setelah Brazil. Indonesia memiliki 42 ekosistem darat dan 5 ekosistem yang khas. Indonesia juga memiliki 81.000 km garis pantai yang indah dan kaya. Luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 22 % dari seluruh luas mangrove di dunia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara dengan nomor urut keempat dalam besarnya jumlah penduduk setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut data statistik dari BPS, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 225 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan bayi sebesar 1,39 % per tahun. Angka pertumbuhan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka pertumbuhan bayi pada tahun 1970, yaitu sebesar 2,34%. Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, maka pertambahan penduduk setiap tahunnya adalah 3,5 juta jiwa. Jumlah itu sama dengan jumlah seluruh penduduk di Singapura.

Lonjakan penduduk yang sangat tinggi atau baby booming di Indonesia akan berdampak sangat luas, termasuk juga dampak bagi ekologi atau lingkungan hidup. Hal itu dapat mengganggu keseimbangan, bahkan merusak ekosistem yang ada. Menurut Poo Tjian Sie, coordinator Komunitas Tionghoa Peduli Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ekosistem atau system kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, (tatanan alam),dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, membuat tekanan terhadap lingkungan hidup menjadi sangat besar. Paling tidak, 40 juta penduduk hidupnya tergantung pada keanekaragaman hayati di pantai dan perairan. Pada saat yang sama, bahwa sekitar 20% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 43% pendudu Indonesia masih tergantung pada kayu bakar. Dan pada tahun 2003, hanya 33% penduduk Indonesia mempunyai akses pada air bersih melalui ledeng dan pompa. Tahun 2000, Jawa dan Bali telah mengalami defisit air mencapai 53.000 meter kubik dan 7.500 meter kubik, sementara di Sulawesi 42.500 meter kubik. Saat yang sama banjir telah melanda di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia telah salah mengelola air di Bumi ini.

Dampak lonjakan penduduk di Indonesia terhadap lingkungan hayati, sudah dapat kita lihat sejak tahun 2001, laporan Bank Dunia menyebutkan, bahwa luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 4,25 juta hektar pada tahun 1982, menjadi 3,24 juta hektar pada tahun 1987 dan menjadi hanya 2,06 juta hektar pada tahun 1995. Di sektor kehutanan telah terjadi deforestasi yang meningkat dalam decade ini. Bank Dunia (2003) dan Departemen Kehutanan melaporkan tingkat deforestasi di Indonesia telah mencapai lebih dari dua juta hektar per tahun. Apabila tingkat kehilangan hutan ini tetap 2 juta hektar per tahun, maka 48 tahun ke depan, seluruh wilayah Indonesia akan menjadi gurun pasir yang gundul dan panas. Lautan di Indonesia juga mengalami kerusakan terumbu karang. Data dari Bank Dunia bahwa saat ini sekitar 41% terumbu karang dalam keadaan rusak parah, 29% rusak, 25% lumayan baik, dan hanya 5% yang masih dalamkeadaan alami. Sekitar 50% hutan bakau di Sulawesi telah hilang (sebagian besar menjadi tambak udang). Beberapa kawasan juga mengalami pencemaran. Ini terjadi di kawasan-kawasan yang sibuk dengan kegiatan pelayaran, atau perairan yang bersinggungan dengan kota-kota besar, seperti perairan teluk Jakarta dan Surabaya.

Menurut Ir. Boby Setiawan MA., PhD, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, untuk mamalia terdapat sekitar 112 jenis yang terancam punah di Indonesia. Sementara untuk burung, terdapat sekitar 104 jenis yang mengalami ancaman serius.

Menurut Malthus, pertumbuhan jumlah penduduk, bila tidak dikendalikan, akan naik menurut deret ukur (1,2,4,8,dst). Produksi pangan meningkat hanya menurut deret hitung (1,2,3,4,dst). Di Indonesia dengan ledakan penduduk saat ini, mengakibatkan dampak sosial yaitu mengalami krisis pangan. Bahkan di dunia pun terjadi krisis pangan global.

Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena orang-orang desa yang dulunya kecukupan pangan namun tidak menikmati pembangunan mulai berbondong-bondong pindah ke kota. Generasi muda tidak ada yang mau menjadi petani.

Tahun 2008 dicanangkan sebagai tahun sanitasi sedunia. Jumlah penduduk yang melonjak dipastikan menambah persoalan sanitasi. Sekitar 1 juta jamban di kawasan Jabotabek dibangun dengan jarak kurang dari 10 meter dari sumur. Jika penduduk kota terus melonjak, entah karena urbanisasi atau kelahiran alami, sementara jumlah WC nya tetap bisa dibayangkan sendiri akan menjadi apa jamban tersebut. Kualitas hidup di kota menjadi merosot. Beragam penyakit seperti diare akan menyebar.

Ujung dari semua ledakan penduduk itu adalah kerusakan lingkungan dengan segala dampka ikutannya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan, serta hilangnya fungsi ruang terbuka. Dampak lonjakan populasi bagi lingkungan sebenarnya tidak sederhana. Persoalannya rumit mengingat persoalan terkait dengan manusia dan lingkungan hidup. Butuh kesadaran besar bagi tiap warga negara, khusunya pasangan yang baru menikah, untuk merencanakan jumlah anak.


Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi dalam masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus-menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakn oleh pemerintah.

Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan semangat untuk melayani masyarakat (“a spirit to servef public“), dan menjadi mitra masyarakat (“partner of society“); atau melakukan kerja sama dengan masyarakat (“co production“). Dalam pada itu pelayanan mempunyai makna pengabdian atau pengelolaan pemberian bantuan yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”, “mempermudah, bukan mempersulit”, “sederhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang”. Makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara, yang esensinya “melayani publik”, harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara.

Apabila dilihat dari sisi pelayanan, diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang telah memeberikan perluasan kewenangan kepada tingkat pemerintah daerah, dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatan birokratis yang seringkali mengakibatkan pemberian pelayanan memakan waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggunng jawab. Dengan kata lain, otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Desentralisasi merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam SANKRI. Perbedaan  perkembangan antar daerah mempunyai implikasi yang berbeda  pada macam dan intensitas peranan pemerintah, namun pada umumnya masyarakat dan dunia usaha memerlukan (a) desentralisasi dalam pemberian perizinan, dan efisiensi pelayan­an birokrasi bagi  kegiatan-kegiatan  dunia  usaha  di  bidang sosial ekonomi, (b) penyesuaian kebijakan pajak dan perkreditan yang lebih nyata bagi pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal, dan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan kontribusi dan potensi pembangunan daerah, serta (c) ketersediaan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai potensi dan peluang bisnis di daerah dan di wilayah lainnya kepada daerah di dalam upaya peningkatan pembangunan daerah. Continue reading ‘SANKRI harapan di masa depan’


teduhkanlah hatiku

lelahkan jiwaku

duhai engkau cahaya mataku

yg menuntun jalanku

yg memandu langkahku

yg meredupkan perih jiwaku

tersenyumlah

bahagialah

sungguh kau

yg melumpuhkan hatiku

yg melipurkan rindu

senyuman itu

menenangkan aku…

begitu jauh waktuku tempuh

sendiri mengayun biduk kecil

hampa berlayar

akankah berlabuh

hanya diam menjawab kerisauan

begitu ingin berbagi batin

mengarungi hari yang berwarna

dimana dia

pasangan jiwaku

mengejar bayangan

kian menghalang

lama ku mencari

lelah ku menanti

di sinilah kulabuhkan cintaku

untuk selamanya

di pantai cintamu…

Ku berjalan dalam gelap..

Ku terdiam dalam sepi..

Ku merenung dalam kalbu..

Terhentak ku dalam lamunan,

terlihat jelas wajahmu,

yang kan terukir abadi di

palung hatiku…….

nyatakah ini..

tapi, yang pasti,

perasaan ini nyata, hanya untukmu

seorang..

pelipur lara di hatiku..

penghias malam malamku..

penghias mimpi mimpiku..

sambut dekap hangat kepak sayap

ini..

terhanyut kita dalam romansa..

berdua…


My Lovely Team

26Sep08

Bismillah…

Saya lagi pengen nulis tentang Bidang yang saya pimpin di HMJ Administrasi Publik.

Seperti cerita awal saya di posting yang lalu, saya diamanahi untuk menjadi Kepala Bidang Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat lebih dikenal dengan bidang tiga di Himpunan Jurusan. Di sini saya ingin sedikit bercerita tentang tim saya di bidang tiga ini yang sangat saya cintai.

Awalnya, saya mempunyai 7 staf. Mereka adalah Syaiful Hikam (Public ’07), Nurwanto (Public ’07), Wilda Hapsari Mahardika (Public ’07), Annisa Dahlia (Public ’07), Hartika Endah (Public ’07), Melinda (Public ’06), Fatmawati (Public ’06).

Diberi tim dengan porsi lebih banyak anak-anak 2007 dan semuanya masih baru dalam HMJ adm. Publik, saya agak pesimis. Sempat terlintas di pikiran saya bahwa dari dulu bidang 3 hanya bidang tambahan yang tidak terlalu dilirik oleh anak-anak himpunan sehingga amanah kepala bidangnya diberikan kepada saya yang notabene nya juga anak 2007. Staf-stafnya pun kebanyakan anak 2007, dan hanya ada 2 orang laki-laki di bidang ini.

Namun, segera saya tepis pikiran itu. Saya husnudzon saja. Ketua Himpunan memberi saya tim kebanyakan anak-anak 2007 mungkin agar saya tidak canggung dan lebih dapat bekerjasama dengan mereka.

Awal saya memimpin tim ini, ada beberapa suara tidak enak yang mengganggu pikiran dan hati saya. Ada suara-suara yang terdengar “anak angkatan 2007 kok sudah dijadikan Kabid, bisa apa? Di himpunan banyak angkatan 2007, tapi pada ga bisa ngapa-ngapain. Kerjanya nol.” Continue reading ‘My Lovely Team’


Saat ini kita berada dalam zaman kebingungan. Setelah Indonesia merdeka, situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian memprihatinkan terjadi saat ini. Krisis ekonomi yang memacu gerakan reformasi berhasil menjatuhkan rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998. Orde Reformasi yang sudah berjalan sepuluh tahun ini ternyata belum mampu menunjukkan arah kebijakan sebagai sebuah rezim yang lebih baik dari orde yang digantikannya. Hungtington menyebutkan 4 tahap demokratisasi (1) keruntuhan rezim otoriter (2) periode transisi demokrasi (3) periode konsolidasi demokrasi (4) periode pendewasaan tertib politik yang demokratis.

Banyak sekali hal yang diubah dalam taa negara Indonesia saat ini.

Indonesia sudah mempunyai sistem demokrasi, yaitu musyawarah mufakat. Namun, saat ini diganti dengan demokrasi liberal melalui voting. Sistem demokrasi melalui lembaga perwakilan diganti dengan demokrasi langsung. Hal itu memerlukan proses yang panjang dan berbelit-belit. Selain itu juga rawan perpecahan dalam masyarakat. Nampaknya, demokrasi semacam ini terlalu mahal bagi Bangsa Indonesia yang bisa dikatakan miskin.

Ekonomi Indonesia yang berdasarkan azas kekeluargaan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, diganti dengan ekonomi pasar yang hakikatnya hanya menguntungkan para kapitalis atau konglomerat bahkan dengan cara menindas rakyat. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta tidak dapat berjalan lancar karena TNI dipisahkan dari rakyat.

Begitupun dengan pendidikan nasional, karena dihapuskan fungsi pembentukan karakter kebangsaan. Pendidikan nasional sekarang ini semata-mata hanya mengejar perkembangan akademis saja dan mengesampingkan perkembangan bakat kepribadian dan budi pekerti. Continue reading ‘Bentar Lagi Pemilu, Milih Siapa??’


Assalaamu ‘alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh,

Rekan2 fillah, seperti yang sudah biasa kita saksikan dimana-mana, bahwa
menjelang bulan ramadhan, kuburan dimana2 penuh orang, jalanan disekitar
kuburan macet karena penuhnya orang2 awam agama yang berziarah. Juga
kita lihat jaman sekarang, saling sms untuk saling maaf-maafaan. Atau
bersilaturahmi diantara mereka.

Nah, sekarang kita tanya? Perbuatan mereka ada dasar syariatnya tidak?
Kalau mereka jawab :  ” oh …itu bukan syariat islam kok, itu hanya
tradisi nenek moyang kami”….maka kita jawab, kalau tidak ada kaitannya
dengan syariat, mengapa harus dikaitkan dengan ramadhan?

Adapun kalau mereka menjawab : “wah…kata guru ngaji saya….atau kata
ustadz saya….atau kata kiyai saya…atau kata orang tua saya,…atau kata
kakek nenek saya, kalau mau ramadhan sebaiknya bermaaf2an dulu dan
ziarah kubur”. Maka kita jawab guru ngaji yang mana? Ustadz yang mana?
Kiyai yang mana? Itu ustadz belajar ilmu hadits nggak? Continue reading ‘AMALAN SEBELUM PUASA’




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.